Quantcast
  • Partner links

  • Proses Pengajuan Ijin Impor Alat-Alat Telekomunikasi

    Berbicara mengenai barang-barang elektronika, saat ini sangatlah berkembang cepat bukan hanya dalam hitungan tahun atau beberapa semester namun saat ini perkembangan alat-alat komunikasi dapat dihitung dalam hitungan bulan. Tak ayal lagi kemajuan dan perubahan alat-alat telekomunikasi akan semakin cepat memiliki perubahan baik secara karakteristik, fungsi, maupun pernak-pernik (komponen) yang memiliki tingkat pembatasan baik yang terkait dengan standarisasi yang berlaku maupun ketentuan perundangan tentang telekomunikasi maupun informasi.

    Terkadang, orang atau suatu perusahaan akan menghadapi persoalan mengenai pembatasan alat-alat atau komponen tertentu terkait dengan alat-alat elektronika karena atas barang-barang tersebut diwajibkan untuk memenuhi standarisasi dan wajib menujukkan bukti sah standarisasi tersebut dalam bentuk sertifikat hasil pengujian atau hasil tes.  Sedikit sharing mengenai proses perijinan atau pengajuan sertifikasi atas barang-barang atau komponen elektronika .

    Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 29/Per/M.Kominfo/09/2008 tentang sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi, alat dan perangkat telekomunikasi terdiri atas 4 kelompok, yaitu:

    Kelompok Jaringan Network
    Kelompok Akses
    Kelompok Alat Pelanggan (Customer Premises

    Baca Selengkapnya>>

    Pengetahuan Mengenai SKA (Surat Keterangan Asal) atau CoO

    Keikutsertaan Indonesia dalam skema Free Trade Agreement baik dalam lingkup bilateral maupun regional membuat kondisi perindustrian dan perdagangan Indonesia mau tidak mau harus lebih bangkit dan semnagt lagi dalam menghadapi tantangan di masa depan.

    Istilah Dalam Perdagangan Bebas

    Terkait dengan hal tersebut, sedikit akan dibahas secara umum mengenai maksud dan tujuan serta tatalaksana mengenai istilah SKA atau dalam bahas kerennya adalah Certificate of Origin (CoO).  Beberapa istilah terkait dengan perdagangan sebagai bahan pengetahuan adalah :

    Free Trade Agreement adalah perjanjian antara dua atau lebih negara di bidang ekonomi yang diantaranya mencakup penurunan dan atau penghapusan tarif dalamperdagangan barang.
    AFTA (ASEAN Free Trade Area) adalah kesepakatan dari negara-negara ASEAN untukmembentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan dayasaing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.
    CEPT (Common Effective Preferential Tariff) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui penurunan tarif hingga menjadi 0 – 5% dan penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non

    Baca Selengkapnya>>

    Kumpulan Materi dan Contoh Soal Ujian Sertifikasi PPJK

    Dalam perkembangan dunia perdagangan khususnya dalam bidang ekspor dan impor sangat dibutuhkan kemampuan dan pemahaman mendalam khususnya terkait dengan mekanisme, tatalaksana dan regulasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya.

    Saya sedikit ingin mensharing beberapa pengalaman saya khususnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat mengikuti pelaksanaan ujian sertifikasi PPJK. Ada banyak lembaga-lembaga pendidikan pre-ujian PPJK dilaksanakan, dimana banyak sekali memberikan beberapa pengetahuan dan trik-trik menarik terkait dengan proses pelaksanaan ujian tersebut.

    Beberapa diantaranya yang penulis ketahui adalah : LPP Widya Bhakti, APRESINDO, ASAKINDO, GAFEKSI, ILDES, Persatuan Para Pensiunan Pegawai Pajak (P5), Yayasan Penjunan Indonesia Semarang dan mungkin masih banyak lagi selain itu. Tidak usah terlalu panjang lebar, langsung saja ke sasaran yang mau dibahas yaitu apa sih sebenarnya ujian sertifikasi PPJK ini, trus materia yang diujikan itu apa saja dan paling utama adalah mana contoh soal dan materi yang diujikan.

    Sebelum masuk lebih dalam mengenai sertifikasi dan materia atau soal-soal yang diujikan, kita harus

    Baca Selengkapnya>>

    Kawasan Berikat : Keuntungan dan Kendala yang Dihadapi

    Kali kesempatan ini saya akan mensharing beberapa keuntungan dan kekurangan dari fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah berupa fasilitas Kawasan Berikat atau dulu lebih dikenal dengan EPTE (Entrepot Tujuan Ekspor). Dari berbagai literatur dan sumber saya coba sampaikan

    Secara garis besar Kawasan Berikat merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan dalam lingkup Tempat Penimbunan Berikat.

    PENGERTIAN KAWASAN BERIKAT

    Kawasan Berikat dalah : Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) – Saat ini : TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean) – , yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

    Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola

    Baca Selengkapnya>>

    Transaksi Perdagangan (Term Trade) di Bidang Export-Import

    Dalam melakukan bisnis perdagangan lintas batas (ekspor-Impor) dan domestik, yang sangat perlu diperhatikan adalah jenis bisnis yang akan dipilih atau dalam arti kata yang lebih spesifik adalah jenis perdagangan dari sisi transaksi. Ini akan mempengaruhi kepentingan masing-masing perusahaan antara pembeli dan penjual. Perjanjian transaksi yang harus diambil sesuai dengan kondisi kedua belah pihak, di mana satu pihak akan mempertimbangkan dari sisi biaya.

    Hal ini sangatlah penting bagi perusahaan terutama dalam merencanakan dan melakukan forecasting. termasuk dalam kategori Supply chain, dimana perencanaan dan kalkulasi dalam bisnis perdagangan perlu dilakukan strategi yang tepat guna menghindari pemborosan atau waste dari sisi biaya (expense).

    Selain kepastian dalam menentukan jenis pembayaran bisnis ekspor-impor sangat penting, karena ini akan menentukan jenis layanan yang disediakan ketika pengguna menggunakan pelayanan penitipan anak (kurir) atau transportasi forwarder logistik. Dalam diskusi ini,

    Baca Selengkapnya>>

    Proses pengajuan banding pajak [study kasus : Banding Bea Cukai]

    Untuk memberikan kepuasan dan rasa keadilan dalam suatu proses penatapan sanksi oleh pejabat pemberi sanksi (Bea Cukai atau Pajak) pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak yang terkena sanksi untuk mengajuakan pembelaan melalui jalur peradilan pajak guna memberikan rasa keadilan dan hak untuk membela dan berpendapat atas pengenaan sanksi tersebut. Dalam artikel ini, sekilas dibahas proses mengenai pengajuan banding di pengadilan

    Baca Selengkapnya>>