Quantcast
  • Partner links

  • Proses pengajuan banding pajak [study kasus : Banding Bea Cukai]

    Pendahuluan

    Kali ini saya ingin memaparkan sedikit mengenia proses pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. mungkin beberapa informasi terkait dengan Pengadilan Pajak dapat dilihat pada sebsite resmi Kementerian Keuangan (dulu Departmen Keuangan). Namun diluar daripada itu, saya ingin memaparkan sedikit pengalaman saya terkait dengan proses pengajuan permohonan banding ke Pengadilan Pajak khususnya yang saya lakukan di perusahaan saya.

    Ada beberapa tahapan sebelum proses pengajuan permohonan banding ini dilakukan. dalam pembahasan ini saya mengambil study kasus mengenai sengketa pajak terkait dengan proses Customs atau Kepabeanan dan Cukai. Pengajuan banding ini dilakukan setelah pemohon banding melakukan pengajuan permohonan keberatan atas permasalahan yang terjadi sebelumnya. Permohonan keberatan diajukan sesuai wilayah kerja atau kantor pelayanan yang mengatur/mengeluarkan notul atau putusan Bea dan Cukai dimana sebelumnya proses pengajuan keberatan hanya ditujukan kepada Direktur PPKC DJBC di Jakarta.

    Ketentuan mengenai pengajuan keberatan telah dilakukan perubahan yaitu pelimpahan wewenang Keberatan Putusan Bea Cukai (20 Juni 2010) melalui KEP-33/BC/2010 mengenai Pelimpahan wewenang untuk dan atas nama direktur jenderal bea dan cukai membuat dan menandatangani keputusan direktur jenderal bea dan cukai atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kepada direktur penerimaan dan peraturan kepabeanan dan cukai, kepala kantor wilayah direktorat jenderal bea dan cukai, kepala kantor pelayanan utama bea dan cukai, dan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.

    Ok, back to our topic. Sebagian perusahaan terkadang merasa enggan untuk meneruskan proses selanjutnya karena dianggap terlalu berlarut-larut dan membutuhkan birokrasi yang cukup panjang. Anggapan ini salah besar, karena dengan kita meneruskan proses lebih lanjut maka rasa keadilan bisa diterapkan. Dalam proses keberatan, dapat dikatakan bahwa proses tersebut hanya sepihak dan ditentukan oleh satu pihak saja dimana pihak pemohon keberatan tidak dillibatkan secara interaktif sehingg apabila ada kekuranglengkapan dokumen atau data maka secara langsung akan diputuskan bahwa pihak pemohon keberatan tidak dapat membuktikan kebenaran atas permohonan keberatan tersebut.

    Mekanisme Pengajuan Permohonan Banding Pengadilan Pajak

    Pada pengajuan banding ini perlu diperhatikan bahwa pihak pemohon banding haruslah melengkapi segala macam dokumen dan data pendukung guna bahan analisis dan verifikasi oleh pihak pengadilan pada saat dilakukan persidangan nanti. Mengenain ketentuan bukti kelengkapan dokumen, berikut pengelompokkan berdasarkan permasalahan/putusan bea cukai :

    1. Dalam hal keberatan yang menyangkut penetapan tarif, antara lain:
      Certificate of Analysis, Material Safety Data sheet, Material Safety Data sheet, Production information, Brosur atau katalog, Foto dan/atau contoh barang, data teknis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukkan banding.
    2. Dalam hal keberatan yang menyangkut penetapan bilai pabean, anatara lain :
      Purchase order, sales contract, letter of credit, freigth manifest, polis asuransi, term of payment, foto dan/atau contoh barang, bukti korespondensi dengan pihak bank:payment order, nota debit dan transfer payment dan teknis lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung pendapat pihak yang mengajukkan banding.
    3. Dalam hal keberatan menyangkut hasil penutupan buku rekening Barang Kena Cukai, sanksi administrasi yang berkaitan dengan pungutan cukai, dan sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan cukai selain yang berkaitan dengan pungutan cukai, pengajuan keberatan dilengkapi dengan bukti atau data lainnya yang dapat digunakan untuk memutuskan keberatan.

    Sebagaimana ketentuan yang berlaku mengenai syarat pengajuan permohonan banding ke pengadilan pajak sesuai dengan undang-undang adalah pemohon banding harus menyelesaikan kewajiban atas putusan pejabat bea cukai berupa melunasi 50% (lima puluh persen) Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sesuai Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

    Seperti halnya proses keberatan, permohonan banding ini juga perlu dibuatkan surat permohonan yang ditujukan kepada :

    Kepala Pengadilan Pajak
    Departemen Keuangan Republik Indonesia
    Gedung D Lantai 6
    Jl. Dr Wahidin No 1 Jakarta Pusat 10710

    Setelah diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak ini, proses selanjutnya dapat dijelaskan pada flow proses berikut ini :

    Flow proses banding pajakBerikut penjelasan flow proses pengajuan banding proses biasa :

    1. Pemohon banding mengirimkan Surat Permohonan Banding (SPB) selambat-lambtanya 3 bulan sejak menerima SK keberatan atau sesuai UU yang bersangkutan kepada Sekretariat Pajak (Set PP).
    2. Set PP mengirimkan SBP selambat-lambatnya 14 hari sejak menerima SPB dari Pemohon Banding kepada Pejabat Terbanding.
    3. Pejabat terbanding mengirimkan Surat Uraian Banding (SUB) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak menerima SBP kepada Set PP.
    4. Set PP mengirimkan salinan SUB selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menerima SPB dari Pejabat Terbanding kepada Pemohon banding.
    5. Pemohonn Banding mengirimkan Surat bantahan (SBt) selambatnya 30 hari sejak menerima salinan SUB kepada SetPP
    6. Set PP mengirimkan salinan SUB selambatnya 14 hari sejak menerima SPB dari pemohon banding kepada Pejabat Terbanding.
    7. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara sengketa terkait.
    8. Majelis Hakim mulai bersidang sejak diterimanya SPB.
    9. Majelis hakim memutuskan perkara dalam jangka waktu 12 bulan sejak SPB diterima.
    10. Set PP mengirimkan salinan Putusan selambtanya 30 hari sejak Putusan diucapkan.
    11. Pemohon Banding dan Pejabat Terbanding melaksanakan putusan selambatnya 30 hari sejak menerima salinan putusan.

    Seperti yang telah dijelaskan pada flow proses pengajuan banding untuk proses pengajuan persidangan banding proses biasa, waktu yang dibutuhkan dari mulai pengajuan hingga sampai Putusan hasil sidang sangatlah bervariasi, hal ini tergantung pada permasalahan yang dihadapi, kelengkapan dokumen, kesiapan dari pihak pemohon banding dan pejabat terbanding. Namun berdasarkan pengalaman saya, proses permohonan banding ini jangan harap akan secepat flow proses yang tersebut di atas. Bisa setahun, 2 tahun atau mungkin lebih dan kalau kurang dari 1 tahun kayaknya kemungkinan kecil. Oleh karenanya saya sarankan untuk lebih pro-aktif dan sesering mungkin untuk menkonfirmasi status dari permohonan kita tersebut.

    Secara data statistik disebutkan bahwa saat ini (ketika penulis membuat artikel ini) tercatat bahwa  kasus pajak (permohonan banding) sejumlah 14, 473 kasus (sumber Sekretariat Pengadilan Pajak) belum termasuk jumlah permohonan yang masuk untuk periode tahun 2010. hal ini, sangat dimungkinkan mempengaruhi lamanya proses permohonan banding tersebut.

    Demikian penjelasan dan sharing penglaman dari saya, barangkali ada yang sedang ingin mengajukan permohonan banding ke pengadilan pajak semoga tulisan saya ini dapat menjadi acuan bagi rekan-rekan sekalian. Oh iya, Berikut saya lampirkan juga contoh surat  permohonan banding ke Penagdilan Pajak yang dapat anda download disiniError processing request

    4 comments to Proses pengajuan banding pajak [study kasus : Banding Bea Cukai]

    Leave a Reply

     

     

     

    You can use these HTML tags

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>