Quantcast

BBC English Learning

  • Partner links

  • Kawasan Berikat : Keuntungan dan Kendala yang Dihadapi

    Kali kesempatan ini saya akan mensharing beberapa keuntungan dan kekurangan dari fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah berupa fasilitas Kawasan Berikat atau dulu lebih dikenal dengan EPTE (Entrepot Tujuan Ekspor). Dari berbagai literatur dan sumber saya coba sampaikan

    Secara garis besar Kawasan Berikat merupakan bagian dari fasilitas yang diberikan dalam lingkup Tempat Penimbunan Berikat.

    PENGERTIAN KAWASAN BERIKAT

    Kawasan Berikat dalah : Suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL) – Saat ini : TLDDP (Tempat Lain Dalam Daerah Pabean) – , yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

    Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) adalah perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan persetujuan untuk menyelenggarakan KB.

    Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di KB.

    Perusahaan yang berhak mendapatkan fasilitas KB :

    • PMDN, PMA, NON PMA/PMDN yang berbentuk PT, KOPERASI
    • Memiliki lahan yang berlokasi di kawasan industri
    • Mempunyai NPWP

    DASAR HUKUM

    • Peraturan Pemerintah  Nomor  33  Tahun  1996 tentang Penimbunan Berikat jo.  Peraturan pemerintah No.  43  Tahun  1997 tentang penyempurnaan PP No. 33/1996;
    • Keputusan  Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  :  291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  : 349/KMK.01/1999 tanggal 24 Juni 1999;
    • Keputusan Direktur Jenderal Bea  dan  Cukai  No. KEP-63/BC/1997 tanggal 25 Juli 1997;
    • Surat  Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-10/BC/1997 tanggal 18 Maret 1998.

    BENTUK FASILITAS

    1. Penangguhan  Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor atas :
      • Impor barang modal/peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai PKB/PKB merangkap PDKB;
      • Impor  barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB;
      • Impor barang/bahan untuk diolah di PDKB;
      • Pembebasan cukai atas pemasukan dari DPIL untuk diolah lebih lanjut;
    2. Pembebasan bea masuk dan cukai  serta  tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 Impor atas pengeluaran  yang  ditujukan kepada pihak yang memperoleh fasilitas pembebasan;
    3. Tidak dipungut PPN dan PPnBM atas :
      • Pemasukan  BKP  dari DPIL untuk diolah lebih lanjut;
      • Pengiriman  barang hasil produksi PDKB ke PDKB lain untuk diolah lebih lanjut;
      • Pengeluaran barang/bahan ke perusahaan industri di DPIL/PDKB lain dalam rangka
    4. subkontrak;
      • Penyerahan  kembali BKP hasil subkontrak oleh PKP di DPIL/PDKB lain kepada PDKB asal;
      • Peminjaman  mesin/peralatan pabrik dalam rangka subkontrak kepada perusahaan industri di DPIL/PDKB lain dan pengembaliannya ke PDKB asal.
    5. Penyerahan barang hasil olahan produsen pengguna fasilitas  Bapeksta Keuangan dari DPIL untuk diolah lebih  lanjut oleh PDKB diberikan perlakuan perpajakan yang sama dengan perlakuan  terhadap barang yang diekspor;
    6. Barang modal berupa mesin asal impor apabila telah melampaui jangka waktu dua tahun  sejak pengimporannya atau sejak menjadi aset perusahaan dapat dipindahtangankan dengan tanpa kewajiban membayar bea masuk yang terutang;
    7. PDKB  yang  termasuk dalam Daftar Putih dapat mempertaruhkan jaminan berupa SSB kepada KPBC yang  bersangkutan untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari PDKB  yang dipersyaratkan untuk mempertaruhkan jaminan;
    8. PDKB dapat mensubkontrakkan sebagian  kegiatan pengolahannya kecuali pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, penyortiran dan  pengepakan kepada perusahaan industri di DPIL  atau  PDKB lainnya;
    9. Mesin/peralatan pabrik  yang akan dipergunakan  untuk menyelesaikan  pekerjaaan subkontrak  dapat dipinjamkan  oleh PDKB kepada  PDKB lainnya  atau sukkontrak di DPIL untuk jangka  waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan  dapat diperpanjang untuk paling lama dua kali 12 (dua belas) bulan;
    10. Pengeluaran  barang jadi berupa komponen (barang yang akan digabung dengan barang lain  dalam perakitan untuk menghasilkan barang berderajat lebih tinggi dan sifat hakikinya  berbeda  dari  produk semula) ke DPIL diperkenankan hingga sebesar 100 % dan untuk barang jadi lainnya sebesar 50 % dari nilai realisasi ekspor atau pengeluaran  ke  PDKB lainnya yang telah dilakukan.

    FASILITAS TERKAIT KEGIATAN SUB KONTRAK

    1. Pengeluaran barang/bahan ke perusahaan industri di DPIL / PDKB lainnya dalam rangka Sub Kontrak, tidak dipungut PPN dan PPnBM
    2. Penyerahan kembali Barang Kena Pajak hasil Sub Kontrak oleh Pengusaha Kena Pajak di DPIL / PDKB lainnya kepada PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM
    3. Peminjaman mesin/peralatan pabrik dalam rangka SubKontrak kepada Perusahaan Industri di DPIL/PDKB lainnya dan pengembalian pinjaman ke PDKB asal tidak dipungut PPN dan PPnBM

    FASILITAS ATAU KEMUDAHAN LAINNYA

    1. Impor ;
      • Pemasukan langsung dari pelabuhan bongkar ke KB;
      • Tidak diberlakukan ketentuan tataniaga impor;
      • Tidak diberlakukan pemeriksaan fisik
    2. Ekspor:
      • Tidak dilakukan pemeriksaan fisik
      • Persetujuan muat di KB
    3. Pengeluaran barang dari KB ke KB lainnya dianggap sebagai realisasi ekspor
    4. Dalam KB bisa didirikan Gudang Berikat
    5. Penjualan ke DPIL  (Daerah Pabean Indonesia Lainnya):
      • 50 % untuk komponen atau barang yang akan digunakan untuk produksi barang  yang menghasilkan barang yang derajatnya lebih tinggi
      • 25 % untuk yang lainnya dari nilai realisasi ekspor dan atau pengeluaran ke KB lainnya

    KEUNTUNGAN DAN PERMASALAHAN DALAM KAWASAN BERIKAT

    Manfaat / Keuntungan Kawasan Berikat Kesiapan (Kawasan Berikat
    1. Efisiensi waktu dengan tidak  dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara (Pelabuhan) pada saat melakukan proses Customs Clearace (Tanpa dilakukan proses jalur merah atau pun jalur kuning).
    2. Efisiensi waktu dengan pengajuan BC.23  yang dilakukan  sebelum kapal/pesawat  tiba.
    3. Efisiensi waktu dan biaya dengan  prosedur  Truck Lossing.
    4. Efisiensi waktu dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga kompetitif di pasar global.
    5. Cash Flow perusahaan lebih terjamin. Dikarenakan tidak mengganggu proses cash out terkait pembayaran pajak dalam rangka import dan Bea masuk dan cukai pada saat melakukan import.
    6. Production Schedule lebih terjamin.
    7. Membantu usaha pemerintah dalam  rangka mengembangkan program keterkaitan  antara perusahaan  besar, menengah dan kecil melalui kegiatan pola sub-kontrak.

    1. Segala proses & kegiatan baik keluar masuk barang diawasi langsung oleh pihak petugas Bea Cukai yang ditunjuk dengan mewajibkan penyertaan dokumen dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya
    2. Wajib melaporkan jumlah dokumen dan nilai pabean (transaksi) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke perusahaan yang meiliki fasilitas Kawasan Berikat tersebut dalam kurun waktu :
      • Bulanan (setiap awal bulan) setelah kegiatan berjalan
      • 3 Bulanan atas pelapoan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi (4A, 4B dan 4 C)
    3. Cukup memakan waktu dalam proses Customs Clearance karena atas pemasukan dan pengelaran setiap barang harus melalui persetujuan petugas Bea Cukai baik yang berada di Kawasan Itu sendiri atau di Kantor Pelayanan masing-masing wilayah

    KEMUDAHAN EKSPOR

    1. Pelayanan  dokumen  ekspor diberikan oleh petugas BC di KB termasuk pemberian  persetujuan  muat sehingga barang ekspor milik PDKB di  pelabuhan muat dapat langsung dimuat di atas kapal/pesawat.
    2. Barang ekspor dari KB  dimungkinkan  untuk konsolidasi  dengan  barang ekspor lainnya sehingga dapat menghemat biaya ekspor.
    3. Dengan diberikannya fasilitas perpajakan, PDKB tidak  perlu mengurus proses restitusi pajak karena pemasukan barang ke KB tidak  dipungut  PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
    4. Pengiriman barang hasil olahan PDKB  ke  PDKB lainya  dapat  digabungkan dengan jumlah realisasi ekspor untuk dasar perhitungan penjualan  hasil olahan ke DPIL.

    SYARAT-SYARAT FISIK

    1. Perusahaan berstatus PMDN, PMA, Non PMA/PMDN  yang  berbentuk PT, Koperasi atau Yayasan.
    2. Memiliki/menguasai  kawasan yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan  peruntuk-kan industri yang ditetapkan Pemda TK. II
    3. Lokasi kawasan dapat langsung dimasuki dari jalan umum  dan  dapat dilalui oleh kendaran pengangkut barang,  tidak berhubungan langsung dengan bangunan  lain dan mempunyai fasilitas sistem hanya  satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KB.
    4. Kawasan memiliki pagar keliling yang merupakan batas pemisah yang jelas dengan kawasan lainnya.
    5. PDKB  harus  memiliki secara terpisah tempat pengolahan,  penimbunan  bahan baku, barang jadi, dan bahan sisa serta barang rusak/busuk.
    6. Menyediakan  ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan dan pos penjagaan di pintu utama
    7. Memasang papan nama yang  dapat  dibaca  dan tampak jelas di depan perusahaan

    BAGAIMANA MEMPEROLEH PERSETUJUAN

    A.  persetujuan sebagai KB atau PKB merangkap PDKB diberikan oleh Menkeu RI. Pengusaha  cukup mengajukan  permohonan dengan menggunakan contoh seperti lampirkan I Kep Menkeu No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni  1997  dan melampirkan :

    1. Copy Surat Persetujuan Usaha Industri, Amdal, dan  persetujuan  lainya yang diperlukan dari instansi teknis terkait.
    2. Copy Akte Pendirian PT, Koperasi atau Yayasan yang disahkan pejabat berwenang.
    3. Copy bukti kepemilikan atau  penguasaan bangunan/ tempat/ kawasan yang  memiliki batas-batas  (pagar  pemisah) yang jelas/ SK domisili.
    4. Copy NPWP, penetapan PKP dan SPT Tahunan PPh WP Badan tahun terakhir.
    5. Peta, denah  lokasi/tempat  yang akan  dijadikan KB  yang telah  diijinkan oleh Pemda.
    6. Denah, site-plan  lokasi/tempat yang  akan diusahakan sendiri sebagai PDKB.
    7. Daftar isian seperti Lampiran IA Skep Dirjen Bea dan  Cukai No.Kep-63/BC/1997 tanggal 25 Juli1997.
    8. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KB yang dibuat oleh Kepala Kantor Pelayanan  yang mengawasi KB  (bagi  pengusaha yang telah memiliki bangunan fisik).

    B.  Persetujuan sebagai PDKB diberikan  oleh  Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha dalam waktu 14 hari  sebelum  memulai kegiatan agar mengajukan permohonan  melalui PKB dengan menggunakan contoh seperti lampiran II Kep Menkeu No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni  1997  dan melampirkan :

    1. Copy bukti kepemilikan/penguasaan perusahaan industri di KB  dilampiri  surat rekomendasi dari PKB.
    2. Copy  Persetujuan Usaha Industri dan persetujuan lainnya yang  diperlukan  dari instansi teknis terkait.
    3. Copy  Akte Pendirian PT, Koperasi atau Yayasan yang disahkan pejabat berwenang.
    4. Copy NPWP, Penetapan PKP dan  SPT Tahunan PPh WP Badan tahun terakhir.
    5. Denah, site-plan lokasi/tempat yang akan diusahakan sebagai PDKB.
    6. Saldo  bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, barang modal  dan  peralatan pabrik.
    7. Foto/Brosur/Katalog/Contoh  barang jadi hasil olahan yang akan diproduksi di PDKB.

    Untuk detail rincian persyaratan dalam mengajukan persetujuan tersebut dapat dilihat download disini . Berikut flow proses pengajuan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat / Perusahaan Dalam Kawasan Berika.

    (Lead Time waktu pengajuan diasumsikan tidak terjaadi masalah)

    Demikian, semoga bisa bermanfaat bagi anda. Terima kasih

    Error processing request

    2 comments to Kawasan Berikat : Keuntungan dan Kendala yang Dihadapi

    Leave a Reply

     

     

     

    You can use these HTML tags

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>